Ciamis — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat kembali mengadakan Program Membahas Hukum Seri #6. Forum ini merupakan agenda rutin yang difokuskan untuk memperdalam pemahaman terhadap aspek hukum kepemiluan sekaligus mendorong keseragaman dalam penerapan regulasi pemilu dan pilkada di berbagai tingkatan.

Kegiatan yang digelar pada Kamis (9/10) ini diikuti oleh jajaran Divisi Hukum KPU Provinsi Jawa Barat, Satgas SPIP KPU kabupaten/kota se-Jawa Barat secara daring. Forum ini menjadi ajang penting dalam memperkuat koordinasi dan kualitas pengelolaan aspek hukum pemilu.

Ketua KPU Jawa Barat, Ahmad Nur Hidayat, hadir membuka kegiatan dan menekankan urgensi kesesuaian serta ketelitian dalam pelaporan kartu kendali dan dokumen pendukung SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah), yang menjadi instrumen penting dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi lembaga.

Pembahasan utama dalam forum ini difokuskan pada hasil evaluasi pelaporan dari KPU kabupaten/kota, yang mencakup aspek ketepatan waktu, kelengkapan isi, dan mutu dokumen yang telah disampaikan. Evaluasi ini menjadi dasar dalam menilai implementasi sistem pengendalian internal di masing-masing satuan kerja.

Tujuan dari forum diskusi ini adalah untuk memperkuat pemahaman terhadap kewajiban pelaporan yang sesuai dengan ketentuan, serta mendorong upaya perbaikan dan konsistensi berkelanjutan dalam penerapan SPIP di seluruh jajaran KPU Jawa Barat.

Melalui Membahas Hukum Seri #6, KPU Jawa Barat berharap terciptanya budaya kerja yang lebih tertib, akuntabel, dan berintegritas dalam setiap proses penyelenggaraan pemilu, sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

(Humas KPU Ciamis)