CIAMIS — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ciamis turut berpartisipasi dalam kegiatan Seri Webinar Penerapan E-Government Berbasis Big Data di Lingkungan KPU yang digelar oleh KPU Republik Indonesia (KPU RI). Kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui platform Zoom Meeting dan diikuti oleh seluruh KPU provinsi serta KPU kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Kegiatan webinar dibuka dengan pengantar diskusi dari Betty Epsilon Idroos, Kadiv Data dan Informasi KPU RI. Dalam arahannya, Betty menegaskan bahwa penerapan E-Government berbasis Big Data merupakan langkah strategis untuk memperkuat tata kelola kelembagaan KPU yang lebih transparan, efisien, serta mampu menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi.

Sebagai narasumber utama, hadir Dr. Yani Nurhadryani, pakar teknologi informasi dari Institut Pertanian Bogor (IPB). Dalam penyampaiannya, Yani menguraikan konsep dasar dan manfaat Big Data dalam menunjang penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Ia juga menjelaskan bagaimana pemanfaatan data besar dapat mendukung pengelolaan data pemilih, dokumentasi penyelenggaraan pemilu, serta peningkatan mutu pelayanan publik.

Melalui kegiatan ini, KPU RI berupaya memperdalam pemahaman seluruh jajaran KPU di Indonesia terhadap pentingnya transformasi digital dalam pelaksanaan pemilu. Penerapan E-Government yang terintegrasi diharapkan dapat meningkatkan efektivitas kerja, mempercepat proses pengambilan keputusan berbasis data, serta memperkuat transparansi informasi kepada masyarakat.

KPU Kabupaten Ciamis menyambut positif kegiatan ini sebagai bagian dari langkah nyata mendukung digitalisasi kelembagaan. Dengan mengikuti webinar ini, jajaran KPU di daerah dapat terus meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dan memperkuat infrastruktur teknologi untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang profesional, modern, dan terpercaya.

Melalui penyelenggaraan webinar tersebut, KPU RI menegaskan komitmennya untuk membangun sistem kelembagaan yang tangguh, berbasis teknologi informasi, serta selaras dengan prinsip good governance di seluruh tingkatan penyelenggara pemilu.

(Humas KPU Ciamis)