Oleh : Dede Ali Muchlis (Kepala Subbagian Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Ciamis)

Keberhasilan pesta demokrasi kerap kali hanya dipotret dari angka partisipasi di bilik suara. Padahal, ada dimensi yang tak kalah krusial namun jarang dibedah: kualitas layanan birokrasi sebagai tulang punggung output demokrasi. Sebagai unit pelayanan publik, KPU Kabupaten Ciamis memegang mandat ketat berdasarkan Permen PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 dan PKPU Nomor 22 Tahun 2023 mengenai standar pelayanan informasi.

Melalui instrumen Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), kami membedah sembilan unsur pelayanan, dari transparansi persyaratan hingga perilaku petugas di lapangan. Hasilnya, SKM Semester I 2025 meraih skor 85,90 (Kategori Sangat Baik). Angka ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan bukti otentik bahwa KPU Ciamis telah menghadirkan proses birokrasi yang inklusif, akuntabel, dan ramah terhadap kelompok rentan serta difabel.

Namun, performa layanan yang prima ini berhadapan dengan sebuah "paradoks hasil". Pada Pilkada Ciamis 2024, partisipasi pemilih tercatat di angka 70,9%, menurun dibanding Pilkada 2018 (78%) dan jauh di bawah Pileg/Pilpres 2024 (80,2%).

Mengapa kepuasan terhadap layanan (SKM tinggi) tidak linear dengan kehadiran di TPS?

Jawabannya terletak pada dinamika politik lokal. Fenomena calon tunggal melawan kotak kosong menciptakan defisit kompetisi yang memicu sikap apatis. Secara teoritis, pelayanan prima KPU adalah necessary condition (syarat mutlak) bagi demokrasi yang bermartabat agar masyarakat merasa prosesnya mudah. Namun, ia bukanlah sufficient condition (syarat cukup) untuk menjamin antusiasme jika menu pilihan politiknya dianggap tidak atraktif..

Data ini memberikan perspektif baru: partisipasi pemilih ternyata dipengaruhi oleh dua variabel yang berbeda. KPU berada pada variabel kualitas proses (kenyamanan dan aksesibilitas), sementara aktor politik berada pada variabel daya tarik kontestasi.

KPU Ciamis telah memastikan "panggung" demokrasi berdiri kokoh, inklusif, dan transparan sesuai standar reformasi birokrasi. Namun, untuk mengisi panggung tersebut agar semarak, diperlukan sinergi dari seluruh stakeholder demokrasi. Ke depan, profesionalisme teknis yang tercermin dalam skor SKM 85,90 ini diharapkan dapat menjadi fondasi bagi terciptanya iklim kompetisi yang lebih dinamis dan edukatif bagi masyarakat.

Kesimpulan

"Skor SKM 85,90 menegaskan bahwa KPU Ciamis telah berhasil menghadirkan infrastruktur pelayanan yang melampaui ekspektasi publik. Namun, angka partisipasi mengingatkan kita bahwa kualitas demokrasi adalah hasil kerja kolektif.

Keberhasilan demokrasi di Ciamis tidak bisa hanya bertumpu pada kesempurnaan layanan teknis penyelenggara, tetapi juga sangat bergantung pada kemampuan narasi politik dalam menggerakkan antusiasme publik. Tantangan ke depan adalah menyelaraskan 'pelayanan prima' dari sisi penyelenggara dengan 'kontestasi yang menggugah' dari sisi peserta pemilihan, guna memastikan setiap warga tidak hanya terlayani haknya, tetapi juga terinspirasi untuk hadir memberikan suaranya.